Dokter Indonesia : Siapkah Kita Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN?

Dokter Indonesia : Siapkah Kita Menghadapi

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN?

Pendahuluan

            Singapura, 12 November 2007. Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menyepakati sebuah cetak biru deklarasi yang kini kita sebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kesepakatan ini antara lain muncul karena ada keinginan untuk mencapai level dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di negara-negara ASEAN. Kebijakan seperti ini memiliki kesamaan dengan European Union (EU) yang menerapkan kebijakan free-trade area dalam wilayahnya.

            MEA sendiri merupakan bagian dari proses perwujudan ASEAN Vision 2020 yang mengharapkan wilayah ASEAN pada tahun 2020 akan menjadi “Zone of Peace, Freedom and Neutrality” sebagaimana digambarkan dalam Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971. (2008)

Melihat kesiapan dokter Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

            Jika kita melirik pada sistem pendidikan kedokteran, tentunya kita tidak kalah dengan negara ASEAN lainnya. Dilihat dari sisi jangka waktu, rata-rata 5-6 tahun adalah waktu yang juga diperlukan untuk menjadi seorang dokter di negara-negara ASEAN. Ada beberapa kendala yang dikeluhkan baik dari pihak mahasiswa kedokteran maupun dokter. Tidak meratanya tenaga pengajar serta fasilitas menyebabkan ada kesenjangan dalam pendidikan kedokteran. Masalah lain juga muncul terutama dari para dokter muda di daerah yang padat, seperti Jakarta atau Jawa Barat. Banyaknya dokter muda, perawat, bidan, bahkan residen berebut pasien yang datang menyebabkan suasana kurang kondusif untuk mendapatkan pengalaman klinis yang mumpuni.

            Dari segi non-medis, ada beberapa hal yang bisa disoroti dari dokter Indonesia. Biarpun pendidikan kedokteran menekankan tindakan promotif yang baik dalam bentuk edukasi, pada praktiknya dokter-dokter terutama di puskesmas dan daerah padat cenderung jarang melakukannya dalam lingkup klinik. Memang penyuluhan rutin dilakukan, tetapi edukasi saat menangani pasien masih minim. Hal tersebut terjadi karena jumlah pasien yang membludak setiap harinya. Kebiasaan tersebut tentunya perlu diperbaiki.

            Isu lain yang penting dibahas adalah perihal bahasa. Hingga saat ini ujian kompetensi untuk dokter Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia. Tentunya hal ini sangat penting, mengingat praktik dilakukan di Indonesia. Tetapi, Bahasa Inggris yang mumpuni juga diperlukan untuk dapat bersaing secara internasional. Hal ini tentunya perlu menjadi pertimbangan bagi institusi pendidikan kedokteran ke depannya.

Pentingnya regulasi yang tidak merugikan warga negara Indonesia

            Keterbukaan dalam bisnis regional memerlukan regulasi yang sesuai. Presiden Indonesia Joko Widodo mengemukakan dalam KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, bahwa Indonesia di bawah pemerintahannya terbuka untuk bisnis. Namun, Indonesia, seperti negara berdaulat manapun, harus memastikan kepentingan nasional tidak dirugikan. (2014)

            Kita dapat melihat ke belakang hubungan bilateral antara Indonesia-Tiongkok yang sudah berjalan puluhan tahun lamanya. Baik investor maupun pekerja dari Tiongkok datang berbondong-bondong menanamkan modal dan bekerja di Indonesia. Sementara itu regulasi pemerintah yang tidak tegas dalam mengatur kerjasama dengan luar negeri mengakibatkan perekonomian dikuasai oleh warga negara asing. Jangan sampai era liberalisasi ini membuka kesempatan bagi neo-kolonialisme.

            Dilihat dari sisi kesehatan, regulasi mengenai praktik kedokteran merupakan isu utama yang harus diselesaikan sebelum kita dihempas oleh gelombang pekerja asing dari luar negeri. Indonesia selama ini banyak bekerjasama dengan investor asing dalam berbagai bidang. Tanpa regulasi yang kuat, jelas, dan konsisten, tenaga kesehatan Indonesia akan menjadi bulan-bulanan tenaga kesehatan asing yang datang dari luar.

            Pembaruan regulasi pun perlu dilakukan juga dalam bidang pendidikan kedokteran. Saat ini ada kendala dalam pendidikan profesi kedokteran, salah satunya adalah internship dengan interval yang lama setelah kelulusan menyebabkan para dokter terlambat memasuki dunia kerja. Hal ini berpotensi menurunkan daya saing para dokter yang sudah Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).

            Sejauh ini blueprint MEA terkait dengan  perdagangan jasa mencakup 4 modes of supply, yaitu cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, dan movement of natural person. (2008)

            Mode 1, Cross-border supply, adalah pasokan lintas batas jasa, contohnya saat WNI membeli jasa dari luar negeri tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya melalui telemedicine. Mode 2, Consumption abroad, adalah jasa yang diberikan oleh penyedia jasa kepada warga negara asing. Mode 3, Commercial presence adalah jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri di negara konsumen, misalnya perusahaan asing mendirikan rumah sakit di Indonesia. Mode 4, Movement of natural person adalah tenaga kerja asing yang menyediakan jasa keahlian tertentu dan datang ke negara konsumen, misalnya dokter asing praktik di Indonesia. (Sunaria, 2015)

            Mekanisme penjadwalan penghapusan hambatan perdagangan jasa diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). Sejak disepakatinya AFAS, liberalisasi jasa dilakukan secara bertahap dengan membuat paket Schedule on Commitments (SoC) untuk setiap putaran. Komitmen tersebut tidak boleh ditarik kembali. Hingga saat ini, Indonesia belum memberikan komitmen  untuk Mode 4. Untuk Mode 1 dan 2 disepakati tanpa limitasi. Untuk Mode 3 disepakati dengan ketentuan: penyertaan modal asing sampai dengan 70%, kecuali di Makasar dan Manado sampai dengan 51%; tenaga kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia; pendirian terbatas di ibukota provinsi di wilayah Indonesia Timur. (Sunaria, 2015)

            Dari uraian di atas dapat kita simpulkan, hingga saat ini pemerintah masih belum membuka pintu secara bebas bagi tenaga asing, dan jika dilihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan, pemerintah akan tetap mempertahankan komitmen tersebut. Kita harus realistis bahwa daya saing warga negara Indonesia masih belum cukup dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sehingga harus sangat berhati-hati dalam membuka pintu untuk tenaga asing.

Strategi negara dalam berkompetisi dengan negara asing

            Dalam kondisi persaingan yang sangat ketat, sangat diperlukan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing. Mantan Menteri Kesehatan Indonesia, Nafsiah Mboi pernah mengutarakan pentingnya menjaga serta meningkatkan mutu dan daya saing SDM Kesehatan Indonesia serta meningkatkan pengawasan tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Upaya pengembangan SDM kesehatan ini salah satu wujudnya adalah dengan mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan.

            Dalam bidang ketenagakerjaan, satu hal utama yang perlu diatur adalah jumlah tenaga asing yang akan masuk. Jumlah dokter umum di Indonesia berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia per 21 April 2015 ada di angka 104.772 yang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk ada di angInveka 1 dokter untuk sekitar 2.400 penduduk. Angka ini sebenarnya sudah memenuhi standar WHO yang memberikan rekomendasi 1 dokter untuk 2500 penduduk. Tapi ternyata sebagian  besar dokter tersebut terpusat di bagian barat Indonesia. Pulau Jawa begitu padat dengan dokter sementara wilayah Indonesia timur masih sangat kekurangan. Masuknya tenaga asing ke dalam negeri bisa kita gunakan untuk daerah-daerah yang kekurangan peminat tenaga kesehatan. Jika regulasi ini dapat diimplementasikan, kita dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah yang kekurangan. Jika mereka menolak, berarti kita dapat mengontrol jumlah tenaga asing yang masuk ke Indonesia

            Dalam bidang investasi, kita harus berhati-hati dalam membuat kesepakatan. Seringkali dalam investasi yang masuk, terlampir syarat-syarat terselubung. Misalnya saat investor dari suatu negara menanamkan modal, mereka memberi syarat tenaga kerja proyek tersebut harus didatangkan dari negara mereka. Hal ini justru malah mengambil porsi lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Seharusnya dalam setiap investasi atau masuknya tenaga asing, ada kerjasama bahwa mereka harus mempekerjakan orang Indonesia atau melibatkan orang Indonesia dalam proses. Hal ini dapat meningkatkan lapangan pekerjaan serta mengembangkan kualitas SDM dari Indonesia. Sebenarnya regulasi ketenagakerjaan mengatur tentang hal ini, tapi pada praktiknya warga negara Indonesia hanya menjadi buruh, tanpa ada transfer ilmu.

            Dalam bidang pendidikan, Indonesia perlu untuk meningkatkan jumlah pelajar yang menimba ilmu di negeri asing. Berdasarkan Webometrics, saat ini hanya Universitas Gadjah Mada saja yang masuk ke peringkat 10 besar Asia Tenggara. Sisanya didominasi oleh Singapura, Thailand, dan Malaysia. Saat ini MEA belum mencantumkan regulasi lebih lanjut mengenai kerjasama pendidikan antarnegara. Jika kita dapat mewujudkan kerjasama dalam dunia pendidikan di era MEA ini, kita dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia untuk nantinya bersaing dengan warga negara asing.

Medical Tourism

            Salah satu bentuk spesifik pelayanan kesehatan yang bisa kita kembangkan adalah medical tourism. Medical tourism ini adalah sesuatu yang lazim dilakukan orang negara kita sendiri khususnya di Malaysia dan Singapura. Tidak kurang dari lima ratus orang per tahun datang ke negara tetangga untuk berobat. WNI yang berobat di luar negeri adalah kalangan menengah ke atas yang menganggap fasilitas medis maupun tenaga kesehatan di Indonesia masih di bawah standar kelayakan sehingga mayoritas mereka pergi berobat di luar negeri.

            Pertanyaan selanjutnya, mengapa WNI lebih senang untuk berobat ke Malaysia atau Singapura? Jawabannya adalah : pelayanan, fasilitas, dan harga. Pelayanan rumah sakit dan dokter di Malaysia terkenal jauh lebih ramah. Dokter menyisihkan banyak waktu untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan edukasi dengan lengkap kepada pasien. Hal ini tentunya sulit dilaksanakan di Indonesia dengan jumlah pasien yang membludak. Di fasilitas layanan primer, pasien dalam satu hari paling tidak menyentuh angka lima puluh orang. Dalam hal fasilitas, Indonesia masih belum bisa menyediakan alat medis untuk terapi dan diagnosis sebaik Malaysia. Hal ini tentu saja menjadi tanda tanya besar, karena Indonesia dan Malaysia sama-sama bergantung pada impor dari luar negeri. Ternyata hal ini berhubungan erat dengan pajak yang dikenakan pada alat-alat medis dan obat. Di malaysia alat medis dan obat tidak dikenakan pajak lagi oleh pemerintah, sehingga harga barang bisa lebih murah sekitar 40% dari Indonesia. Hal itu tentunya berimbas pada pasien, yang harus membayar mahal untuk pelayanan kesehatan. Ditambah lagi angka anggaran kesehatan kita yang masih berkisar sekitar 2-4%, padahal negara-negara lain rata-rata 10% dari APBN. (Wirawijaya, 2014)

            Dari masalah-masalah tersebut, momentum MEA ini dapat menjadi pertimbangan kembali bagi pemerintah untuk mengatur arus investasi dalam bidang kesehatan. Jika tenaga kesehatan asing dirasa masih perlu dibatasi, investasi seharusnya mendapat tempat yang pantas di dalam sektor kesehatan. Investasi dari luar dalam bentuk pelayanan dan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit yang berkualitas, laboratorium yang lengkap, infrastruktur yang nyaman dan indah, dapat menjadi dorongan bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara tetangga dalam bidang medical tourism.

            Tentunya sebelum memanfaatkan investor asing, komitmen dari dalam negeri perlu dibangun terlebih dahulu. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2013 pernah membuat kerjasama tentang pengembangan wisata kesehatan. Hal ini perlu diwujudkan nyata dalam bentuk peningkatan anggaran kesehatan dan pariwisata bagi medical tourism.

            Dari seluruh pemaparan-pemaran di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa saat ini tenaga kesehatan Indonesia belum memiliki daya saing yang cukup untuk dapat bersaing langsung dengan tenaga asing. Masih perlu peningkatan sikap serta kualitas kerja. Dalam menghadapi MEA ini juga, Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran sebagai modal untuk bersaing dalam MEA. Kemudian sektor-sektor potensial dalam bidang kesehatan seperti medical tourism harus ditingkatkan dalam MEA ini untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam kompetisi internasional.

            Doa kita semua, semoga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang sebaik-baiknya dan warga negara Indonesia punya kesadaran tinggi untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga warga negara dan pemerintah bisa lebih sadar betapa pentingnya maju bersama-sama dan berkolaborasi. Seperti kata Walikota Bandung, Ridwan Kamil, “Kini bukan zamannya mengubah zaman sendirian. Kita perlu bersama-sama, kita perlu berkolaborasi. Kolaborasi itu ibarat kunci pintu rumah yang bernama masyarakat madani”.

Referensi

2008. ASEAN Economic Community Blueprint. In: SECRETARIAT, A. (ed.). Jakarta.

2014. KTT ASEAN Pertama Bagi Presiden Joko Widodo. Masyarakat ASEAN. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.

SUNARIA. 2015. Era Masyarakat Ekonomi Asean dan Perdagangan Jasa Kesehatan 2015 [Online]. Available: http://www.idingada.org/era-masyarakat-ekonomi-asean/.

WIRAWIJAYA, E. P. 2014. Pelayanan Kesehatan Indonesia VS Malaysia [Online]. Available: https://www.linkedin.com/pulse/20140811185653-222338142-pelayanan-kesehatan-indonesia-vs-malaysia.

Essay ini memenangkan Juara 1 Essay Competition Kajian Luar Biasa dalam Indonesia Englightenment Exhibition dengan tema "Regulasi Tenaga Kesehatan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN"